Dalam perspektif ketahanan nasional, energi memiliki dimensi strategis yang menyentuh seluruh aspek Astagatra. Ketahanan energi yang kuat akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, hingga ketahanan pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, pengelolaan EBT harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar menjaga keberlangsungan bangsa.
KKP ini juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah yang selaras dengan potensi lokal. Sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan pengembangan pembangkit EBT menjadi krusial agar investasi energi bersih tidak terhambat persoalan administratif dan konflik pemanfaatan lahan.
Dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan EBT terbukti mampu meningkatkan akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program desa mandiri energi yang berbasis potensi lokal dinilai mampu mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha produktif berbasis energi bersih.
Lebih jauh, transisi energi menuju ekonomi hijau berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, manufaktur panel surya, pengelolaan biomassa, hingga riset dan inovasi teknologi. Hal ini menjadi peluang strategis dalam menghadapi bonus demografi serta menekan angka pengangguran nasional.
Dalam aspek pembiayaan, KKP ini merekomendasikan optimalisasi skema green bonds, blended finance, dan insentif fiskal berbasis kinerja proyek. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi EBT sekaligus menjaga disiplin tata kelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Reformasi regulasi menjadi salah satu rekomendasi utama yang diajukan. Pembentukan satuan tugas reformasi regulasi EBT dipandang penting untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat proses perizinan, dan memastikan konsistensi kebijakan antar kementerian dan lembaga.
Selain itu, penguatan infrastruktur transmisi sebagai proyek strategis nasional menjadi langkah krusial agar listrik dari sumber EBT dapat terserap optimal. Tanpa dukungan jaringan yang memadai, kapasitas pembangkit baru akan sulit memberikan kontribusi maksimal terhadap bauran energi nasional.