Selain itu, keterbatasan anggaran riset dan pengembangan di sektor pertahanan juga menjadi faktor penghambat dalam penguasaan teknologi militer yang lebih maju. Tanpa dukungan litbang yang memadai, pengembangan sistem persenjataan dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk militer dari negara lain yang telah memiliki ekosistem industri pertahanan yang matang.
Dalam kajiannya, Moch. Dadan Gunawan menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional sebagai salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap alutsista impor. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan kemandirian teknologi sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Upaya penguatan industri pertahanan tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, BUMN industri strategis, sektor swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan mempercepat proses inovasi dan pengembangan teknologi pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI.
Perkembangan teknologi militer global juga menuntut Indonesia untuk mulai mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem pertahanannya. Pemanfaatan kecerdasan buatan, sistem pesawat tanpa awak, teknologi siber, serta sistem komando berbasis jaringan menjadi bagian penting dari transformasi pertahanan modern.
Di sisi lain, dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik turut memengaruhi arah kebijakan pertahanan Indonesia. Ketegangan di beberapa wilayah strategis seperti Laut China Selatan menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan memerlukan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Dalam menghadapi situasi tersebut, modernisasi alutsista harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui kebijakan jangka panjang yang terintegrasi. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa setiap pengadaan sistem persenjataan dapat memberikan dampak strategis terhadap peningkatan kemampuan pertahanan negara.
Kajian ini juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan tata kelola dalam proses pengadaan alutsista. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks seringkali menjadi hambatan dalam percepatan modernisasi pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran pertahanan.