Melalui penguatan diplomasi pertahanan, Indonesia dapat meminimalkan risiko terjebak dalam rivalitas blok, sekaligus memaksimalkan peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Pendekatan ini menuntut koordinasi yang kuat antar lembaga negara serta konsistensi arah kebijakan strategis.
Kajian ini juga merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi pertahanan. Perwira dan pejabat pertahanan perlu memiliki kompetensi geopolitik, negosiasi internasional, serta pemahaman komprehensif mengenai dinamika keamanan global.
Lebih jauh, peningkatan anggaran pertahanan yang terarah dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas diplomasi pertahanan. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, diplomasi pertahanan akan kehilangan daya tawar dalam forum internasional.
Partisipasi Indonesia dalam berbagai ajang internasional, termasuk latihan bersama dan forum strategis, menjadi simbol komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga representasi tanggung jawab global Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara.
Dalam perspektif jangka panjang, penguatan diplomasi pertahanan harus selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Stabilitas kawasan Indo-Pasifik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sebagai simpulan, KKP ini menegaskan bahwa peningkatan peran diplomasi pertahanan merupakan kebutuhan strategis yang mendesak dalam menghadapi rivalitas AS–China. Dengan memadukan prinsip bebas aktif, penguatan industri pertahanan, pendekatan smart power, serta sinergi nasional yang solid, Indonesia dapat memperkokoh ketahanan nasional sekaligus memainkan peran konstruktif dalam menjaga keseimbangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. (IP/GT)