Peran negara dalam tata kelola pangan menjadi fokus utama dalam kertas kerja tersebut. Pemerintah dituntut memperkuat kebijakan cadangan pangan nasional, stabilisasi harga, dan perlindungan petani sebagai produsen utama. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN pangan menjadi kunci dalam membangun sistem distribusi yang terintegrasi dari produksi hingga konsumsi.
Selain itu, keterlibatan aktor non-negara seperti koperasi, komunitas petani, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasok pangan berbasis kemitraan adil. Model kolaborasi ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperpendek rantai distribusi, dan menekan biaya logistik yang selama ini membebani harga pangan nasional.
Penulis juga menggarisbawahi pentingnya modernisasi sektor hulu melalui peningkatan irigasi, mekanisasi pertanian, serta pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Modernisasi pascapanen seperti pembangunan drying center dan penggilingan modern terbukti dapat menekan kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas beras domestik.
Dalam aspek distribusi, penguatan konektivitas transportasi, pembangunan gudang strategis, dan optimalisasi jaringan logistik nasional menjadi langkah penting untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Integrasi transportasi laut, darat, dan udara melalui kebijakan nasional logistik akan mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil dan menjaga stabilitas pasokan.
Kajian tersebut juga mengulas pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada beras. Pengembangan komoditas alternatif seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian di berbagai daerah tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkaya gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Penulis menekankan bahwa kebijakan pangan harus berbasis data yang akurat dan real-time. Integrasi sistem informasi pangan nasional memungkinkan pemerintah memonitor produksi, distribusi, dan konsumsi secara berkelanjutan sehingga kebijakan dapat diambil secara tepat waktu dan tepat sasaran dalam menghadapi potensi krisis.
Dalam konteks ketahanan nasional, pangan dipandang sebagai bagian integral dari stabilitas negara. Ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau akan menjaga ketenangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.