Kertas Kerja Perorangan berjudul “Penguatan Rantai Pasok Pangan Nasional Guna Kedaulatan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang disusun oleh Farhan Isma Putra, S.P., M.M., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025, menghadirkan kajian strategis mengenai pentingnya sistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan terintegrasi sebagai fondasi utama ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Kajian tersebut menyoroti bahwa pangan, khususnya beras sebagai komoditas strategis mayoritas masyarakat Indonesia, bukan hanya persoalan ekonomi atau pertanian, tetapi menyangkut stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Ketergantungan pada impor akibat gangguan produksi, distribusi, maupun tata kelola menjadi indikator bahwa rantai pasok pangan nasional masih memerlukan reformasi struktural agar mampu menopang kedaulatan pangan secara berkelanjutan.
Penulis menguraikan bahwa rantai pasok pangan nasional menghadapi tekanan eksternal berupa perubahan iklim, volatilitas harga global, serta konflik geopolitik yang berdampak pada distribusi dan harga pangan dunia. Fenomena seperti El Niño, disrupsi logistik global, dan kebijakan ekspor negara produsen beras menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar, melainkan membutuhkan strategi nasional yang komprehensif.
Di sisi domestik, tantangan muncul dari ketimpangan wilayah, lemahnya infrastruktur logistik, dan keterbatasan integrasi antara sektor hulu dan hilir. Distribusi input produksi seperti pupuk dan benih unggul belum merata, sementara biaya logistik yang tinggi menyebabkan disparitas harga beras antarwilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan pembangunan infrastruktur nasional.
Kajian Farhan Isma Putra menegaskan pentingnya penerapan konsep Supply Chain Management 5.0 yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi rantai pasok pangan. Digitalisasi memungkinkan pelacakan stok, prediksi kebutuhan, dan distribusi tepat sasaran sehingga pemerintah dapat merespons krisis pangan secara cepat dan akurat.