Dari aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden siber masih belum optimal. Meskipun pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) telah dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga, kesiapan operasionalnya belum merata. Keterbatasan standar operasional prosedur, perangkat forensik digital, serta sistem deteksi dini menjadi tantangan tersendiri dalam merespons serangan secara cepat dan terintegrasi.
Permasalahan ketiga yang tak kalah krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia. Indonesia masih mengalami kekurangan signifikan tenaga profesional keamanan siber. Laju kebutuhan talenta digital jauh melampaui kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Di sisi lain, tingkat literasi keamanan digital di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat umum juga masih relatif rendah.
Dalam kerangka teoretis, Fadillah mengacu pada Teori Cyber Security yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan, teknologi, dan edukasi pengguna untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selain itu, Teori Transformasi Digital menegaskan bahwa relasi manusia dan teknologi harus dikelola secara adaptif agar transformasi digital tidak menciptakan kerentanan baru.
Konsep Penta-Helix turut dijadikan landasan dalam merumuskan strategi kolaboratif. Pemerintah, akademisi, sektor industri, masyarakat, dan media massa harus bersinergi dalam membangun ekosistem keamanan siber yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa kolaborasi multipihak, penguatan keamanan siber akan berjalan parsial dan tidak mampu menjawab ancaman yang bersifat lintas sektor dan lintas batas negara.
Berdasarkan analisis tersebut, KKP ini menawarkan langkah strategis berupa pembentukan regulasi induk keamanan siber yang komprehensif dan mengikat seluruh sektor. Regulasi ini diharapkan mampu mengharmonisasi kebijakan sektoral serta memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga dalam pengelolaan dan respons insiden siber.
Selain itu, diperlukan pembaruan tata kelola kelembagaan melalui penguatan peran otoritas siber nasional dan pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang permanen. Integrasi Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional menjadi langkah penting agar keamanan siber memperoleh prioritas anggaran dan dukungan politik yang memadai.