Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Brigadir Jenderal Polisi Budi Haryanto, S.I.K., M.H. dengan judul “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045” merupakan karya ilmiah strategis dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional (P3N) XXV Lemhannas RI Tahun 2025 yang mengangkat isu krusial pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi ketahanan dan kemajuan bangsa.
Dalam kajian ini ditegaskan bahwa daya saing bangsa pada era globalisasi dan disrupsi teknologi tidak lagi ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam semata, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter. Pendidikan dan pelatihan diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk membentuk SDM yang mampu menjawab tantangan perubahan struktur ekonomi, transformasi digital, serta kompetisi global yang semakin kompleks.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Fenomena mismatch keterampilan, rendahnya partisipasi pelatihan vokasi, serta kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah menjadi persoalan struktural yang berpotensi menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 apabila tidak ditangani secara sistemik dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan ketahanan nasional, KKP ini menempatkan revitalisasi pendidikan dan pelatihan sebagai bagian integral dari penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ideologi bangsa. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, etos kerja, dan integritas kebangsaan yang menjadi modal strategis dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Kajian ini mengidentifikasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing SDM. Disrupsi teknologi global, masuknya tenaga kerja asing terampil, fragmentasi kelembagaan pelatihan, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah menjadi faktor-faktor yang berpotensi melemahkan posisi SDM nasional dalam persaingan global.
Ancaman utama muncul dari percepatan revolusi industri dan digitalisasi yang menuntut keterampilan baru berbasis teknologi, sementara sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan menengah dan dasar. Kondisi ini berisiko menempatkan SDM nasional pada posisi marginal apabila sistem pendidikan dan pelatihan tidak segera bertransformasi secara adaptif.