Sementara itu, Denmark memperlihatkan bagaimana digital-by-default policy mampu meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah. Integrasi keamanan siber, interoperabilitas data, dan partisipasi publik menjadikan tata kelola investasi tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel dan inklusif.
Irlandia juga berhasil menarik investasi teknologi tinggi melalui kebijakan pro-investasi yang konsisten dan berbasis data. Meskipun menghadapi tantangan ketergantungan pada perusahaan multinasional, Irlandia menunjukkan bahwa tata kelola digital yang adaptif dapat menciptakan surplus fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Bahkan negara dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Mongolia mampu melakukan lompatan melalui platform layanan publik digital terpadu. Digitalisasi layanan investasi yang terintegrasi dengan reformasi fiskal meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi, sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata publik dan investor.
Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi regulatif dan infrastruktur awal seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan OSS-RBA. Namun tantangan utama terletak pada fragmentasi regulasi antara pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas sistem, serta belum terlembaganya kolaborasi digital lintas aktor dalam kerangka hybrid governance.
Dalam perspektif ketahanan nasional berbasis Asta Gatra, transformasi tata kelola digital investasi menyentuh berbagai dimensi strategis. Pada gatra ekonomi, peningkatan investasi mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur industri. Pada gatra politik, kepastian hukum dan harmonisasi regulasi memperkuat stabilitas nasional. Pada gatra sosial budaya, transparansi dan partisipasi publik meningkatkan kohesi dan kepercayaan terhadap negara.
Data Profil Nasional 2024 menunjukkan ketimpangan indeks ketahanan antar wilayah, terutama pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan pengelolaan sumber daya alam. Transformasi digital investasi yang terarah dapat menjadi instrumen redistribusi pembangunan melalui pemetaan potensi berbasis data dan pengembangan zona investasi digital di wilayah tertinggal.
Strategi jangka pendek yang direkomendasikan dalam KKP ini adalah penguatan koordinasi digital pusat-daerah melalui sistem single investment window nasional yang terintegrasi. Harmonisasi regulasi berbasis platform digital dan pemanfaatan analitik data akan mengurangi tumpang tindih kebijakan serta mempercepat implementasi proyek strategis nasional.