Gangguan sistemik juga terlihat dari lemahnya keterhubungan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri. Kurikulum yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pasar kerja serta minimnya pelibatan dunia usaha dalam perencanaan pelatihan menyebabkan output pendidikan belum optimal terserap oleh sektor produktif nasional.
Hambatan lainnya adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan antarwilayah, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Keterbatasan tenaga pengajar berkualitas, fasilitas pembelajaran, serta akses teknologi memperlebar jurang kualitas SDM dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dalam jangka panjang.
Sementara itu, tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah pengelolaan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan sumber masalah sosial. Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dominasi penduduk usia produktif justru berisiko memicu pengangguran struktural dan menurunkan stabilitas sosial.
KKP ini juga menyoroti efektivitas kebijakan nasional yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti Peraturan Presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah memberikan arah strategis, implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan dampak nyata.
Fragmentasi program pelatihan antar kementerian dan lembaga serta lemahnya integrasi dengan kebutuhan daerah menunjukkan perlunya penataan ulang arsitektur kebijakan pendidikan dan pelatihan nasional. Kebijakan yang bersifat top-down dinilai kurang adaptif terhadap dinamika kebutuhan SDM lokal dan sektor unggulan wilayah.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, revitalisasi pendidikan dan pelatihan harus diarahkan pada penguatan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan tidak boleh berhenti pada jenjang formal, tetapi harus mampu memfasilitasi peningkatan keterampilan berkelanjutan seiring perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja.
Kajian ini menekankan pentingnya sinergi Triple Helix antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan sebagai kunci keberhasilan revitalisasi. Kolaborasi yang kuat akan memastikan kurikulum dan pelatihan yang relevan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta tersedianya jalur transisi yang jelas dari dunia pendidikan ke dunia kerja.