Penulis menguraikan bahwa optimalisasi lahan tidur memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, hingga permasalahan status dan legalitas lahan.
Dalam konteks Kalimantan Utara, lahan tidur yang tersebar di Malinau dan Nunukan memiliki karakteristik agroekologi yang beragam dan memungkinkan pengembangan berbagai komoditas pangan strategis. Dengan dukungan teknologi pertanian yang tepat guna, lahan tersebut berpotensi menjadi sumber produksi pangan yang signifikan.
KKP ini juga menyoroti berbagai tantangan regulatif yang selama ini menghambat pemanfaatan lahan tidur, seperti tumpang tindih kebijakan antar kementerian dan ketidaksinkronan tata ruang pusat dan daerah. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi di sektor pertanian.
Sebagai respons atas persoalan tersebut, penulis menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan integrasi data spasial melalui kebijakan satu peta. Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan kejelasan status lahan dan mempercepat pemanfaatannya secara produktif.
Optimalisasi lahan tidur di wilayah perbatasan juga dikaitkan dengan upaya pemerataan pembangunan. Dengan meningkatnya aktivitas pertanian dan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat perbatasan diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain.
Lebih jauh, KKP ini menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah perbatasan memiliki dimensi strategis dalam konteks geopolitik. Ketersediaan pangan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas wilayah dan mengurangi kerentanan terhadap pengaruh eksternal.
Pemanfaatan lahan tidur secara berkelanjutan juga dipandang selaras dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Dalam analisisnya, penulis menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, dan akses pembiayaan. Tanpa dukungan tersebut, optimalisasi lahan tidur berisiko tidak berjalan efektif dan berkelanjutan.