Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Hilirisasi Minerba guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional” karya Kolonel Inf. Semuel Jefferson Aling, S.I.P., peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, menghadirkan analisis komprehensif mengenai peran strategis hilirisasi mineral dan batubara (minerba) dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Taskap ini menjadi kontribusi penting dalam memperluas wawasan kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kajian ini berangkat dari fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan minerba terbesar di dunia, termasuk nikel, bauksit, tembaga, emas, dan batubara. Melalui hilirisasi, sumber daya yang sebelumnya diekspor sebagai bahan mentah berpotensi menghasilkan nilai tambah berlipat melalui proses pemurnian dan produksi barang jadi. Transformasi ini menjadi pondasi penting untuk mengarahkan perekonomian Indonesia keluar dari ketergantungan pada komoditas primer.
Taskap ini menekankan bahwa kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak era Undang-Undang Minerba 2009 hingga larangan ekspor nikel mentah pada 2020 dan bauksit pada 2023 telah menunjukkan dampak konkret terhadap kinerja ekonomi nasional. Di antaranya adalah peningkatan nilai ekspor minerba yang melonjak dari Rp45 triliun pada 2015 menjadi Rp520 triliun pada 2023, menunjukkan besarnya peluang yang dihasilkan hilirisasi.
Selain peningkatan ekspor, hilirisasi juga memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data menunjukkan bahwa PNBP sektor minerba meningkat hingga lebih dari 575 persen dalam kurun waktu enam tahun. Perkembangan ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya alam melalui rantai nilai yang lebih panjang memberikan dampak langsung bagi stabilitas ekonomi nasional.
Di sektor tenaga kerja, hilirisasi juga memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Transformasi industri nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara menjadi bukti nyata, di mana jumlah tenaga kerja meningkat puluhan ribu kali lipat setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi minerba tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.