Konektivitas maritim merupakan fondasi strategis bagi eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana dikaji secara komprehensif oleh Kolonel Laut (P) Widiyatmoko Baruno Aji, S.H., M.H., M.Han, peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Konektivitas Maritim guna Mendukung Ketahanan Nasional”. Karya ini berangkat dari kesadaran bahwa laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan urat nadi pemersatu bangsa yang menentukan daya tahan Indonesia dalam menghadapi dinamika global, regional, dan nasional yang semakin kompleks.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan inheren dalam mengelola keterhubungan antarwilayahnya. Ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menuntut sistem transportasi laut yang andal, efisien, dan berkelanjutan agar integrasi nasional dapat terjaga secara nyata, bukan hanya simbolik. Tanpa konektivitas maritim yang kuat, kesenjangan pembangunan antarwilayah berpotensi melebar dan melemahkan fondasi ketahanan nasional.
Letak geografis Indonesia yang berada di persilangan dua samudera dan jalur perdagangan internasional memberikan keunggulan strategis sekaligus tanggung jawab besar. Sekitar 40 persen arus perdagangan laut dunia melintasi perairan Indonesia, menjadikan wilayah maritim nasional sebagai ruang vital ekonomi global. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berperan sebagai pusat logistik kawasan, namun sekaligus menghadirkan risiko keamanan dan kedaulatan apabila tidak dikelola secara optimal.
Dalam konteks tersebut, konektivitas maritim tidak dapat dipahami semata sebagai pembangunan pelabuhan dan jalur pelayaran. Ia harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mencakup tata kelola, regulasi, sumber daya manusia, teknologi, dan sinergi antaraktor. Taskap ini menegaskan bahwa pendekatan parsial hanya akan menghasilkan efisiensi semu, sementara tantangan struktural tetap bertahan dan bahkan berulang dalam bentuk yang berbeda.
Program Tol Laut yang diluncurkan pemerintah sejak 2015 menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat konektivitas maritim nasional. Program ini bertujuan menurunkan disparitas harga dan memastikan distribusi logistik ke wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan.