Revitalisasi Kepemimpinan Digital sebagai Pilar Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Revitalisasi Kepemimpinan Digital Guna Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul” yang disusun oleh Kolonel Tek. Videon Nugroho S., S.T., M.Han., peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, merupakan refleksi strategis atas tantangan dan peluang kepemimpinan nasional di tengah akselerasi transformasi digital global. Karya ini berangkat dari kesadaran bahwa perubahan lanskap teknologi telah menggeser paradigma kepemimpinan, dari yang bersifat administratif dan hierarkis menuju kepemimpinan adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu daya saing bangsa.

Transformasi digital bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan proses perubahan struktural yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, dan sistem digital terintegrasi telah menciptakan ruang baru bagi efektivitas pemerintahan, efisiensi birokrasi, serta inovasi layanan publik. 

Dalam konteks Indonesia, agenda transformasi digital nasional telah memperoleh dukungan kebijakan yang kuat melalui berbagai regulasi dan program pemerintah. Pembangunan infrastruktur digital, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pengembangan talenta digital menunjukkan adanya komitmen negara untuk memasuki era pemerintahan digital. 

Kepemimpinan digital menuntut lebih dari sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Ia mensyaratkan pola pikir strategis, keberanian mengambil keputusan berbasis data, serta kemampuan memimpin perubahan di tengah ketidakpastian. Banyak organisasi dan institusi publik masih menghadapi kendala berupa resistensi budaya, keterbatasan literasi digital, dan fragmentasi kebijakan, yang pada akhirnya memperlambat laju transformasi dan mengurangi dampak positif teknologi terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut tercermin dari berbagai indikator pembangunan digital yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Posisi Indonesia dalam indeks digital regional, capaian evaluasi SPBE nasional, serta disparitas kapasitas digital antar wilayah menjadi sinyal bahwa transformasi digital belum sepenuhnya dipimpin secara efektif. 

Scroll to Top