Kolonel Infanteri Robby Suryadi, S.Sos., M.M., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, berhasil menyusun Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Optimalisasi Peran Pers dalam Mereduksi Polarisasi Masyarakat Pasca Pemilu 2024 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional”. Penelitian ini hadir di tengah dinamika pascapemilu yang sarat perdebatan dan polarisasi, menawarkan gagasan strategis mengenai fungsi pers sebagai instrumen vital dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dalam kajiannya, Robby Suryadi menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyaji informasi, melainkan juga pengawal demokrasi dan perekat sosial. Pasca Pemilu 2024, fenomena keterbelahan masyarakat terlihat semakin nyata. Polarisasi yang tajam berpotensi menggerus kohesi sosial dan melemahkan Ketahanan Nasional bila tidak ditangani dengan tepat.
Taskap ini menguraikan bahwa peran pers sangat krusial untuk mengedukasi masyarakat, meluruskan informasi yang bias, serta mengurangi dampak disinformasi yang kerap menyuburkan konflik politik maupun sosial. Sebagai salah satu gatra sosial budaya, pers dinilai mampu menjadi medium yang menyejukkan ruang publik, memfasilitasi dialog, dan mendorong terciptanya konsensus bersama.
Dalam pembahasan, Robby menyoroti beberapa faktor yang memperburuk polarisasi, mulai dari kepemilikan media yang berafiliasi politik, lemahnya penegakan kode etik jurnalistik, hingga maraknya serangan siber yang mempercepat penyebaran hoaks. Kondisi ini, apabila tidak ditangani, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta membuka celah bagi konflik horizontal.
Lebih jauh, penelitian ini menekankan bahwa ketidakoptimalan peran pers akan berimplikasi langsung pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Ketidakmampuan media menyaring dan menyajikan informasi secara adil berpotensi memperbesar jurang perbedaan, menguatkan radikalisme, serta memperlemah legitimasi institusi demokrasi yang sedang berjalan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Robby merumuskan strategi yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dari sisi politik, penting dilakukan revisi regulasi kepemilikan media agar lebih bebas dari intervensi kepentingan politik praktis. Sementara dari aspek ekonomi, penguatan model bisnis media independen dianggap perlu untuk mengurangi ketergantungan pada iklan.