Marsekal Pertama TNI Riva Yanto, S.T., M.Sc., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, berhasil menyusun Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Optimalisasi Penanganan Sampah Laut Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia.” Karya ilmiah ini menyoroti tantangan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah laut sekaligus menawarkan strategi optimalisasi guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor maritim.
Dalam paparannya, Riva Yanto menekankan bahwa sampah laut telah menjadi isu strategis nasional maupun global. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kelima penyumbang sampah laut terbesar di dunia, dengan angka sekitar 56 ribu metrik ton per tahun. Kondisi ini tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.
Laut merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, keberlanjutan pemanfaatannya sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa mengatasi persoalan sampah laut. Dalam kerangka pembangunan ekonomi biru, laut harus dipandang sebagai aset vital yang harus dikelola secara bijak. Ekonomi biru mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir.
Riva Yanto memaparkan bahwa persoalan sampah laut di Indonesia sebagian besar berasal dari daratan, mencapai 80% dari total polusi laut, dengan dominasi plastik sekali pakai. Plastik yang sulit terurai tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan. Tantangan ini kian mendesak, mengingat proyeksi PBB yang menyebutkan jumlah sampah laut dapat melampaui jumlah ikan pada 2050 jika tidak ditangani serius.
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan, di antaranya Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut 2018–2025 dengan target pengurangan 70 persen sampah laut pada tahun 2025. Berbagai program seperti Bulan Cinta Laut, pembangunan fasilitas daur ulang di pesisir, serta pengembangan port waste management system telah dijalankan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, mulai dari minimnya infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, hingga rendahnya kesadaran publik.
Taskap ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat dalam memperkuat tata kelola sampah laut. Strategi optimalisasi yang ditawarkan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan teknologi ramah lingkungan, hingga pengembangan model ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, melainkan juga bisa menjadi sumber daya baru.