Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, S.E., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024, menghadirkan gagasan strategis dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang berjudul “Penguatan Keamanan Maritim dalam Penanggulangan Illegal Fishing Guna Mendukung Ketahanan Nasional”. Karya ini menyuguhkan analisis mendalam tentang bagaimana praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia, khususnya Laut Natuna, menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan maritim serta ketahanan ekonomi bangsa.
Dalam naskah Taskap tersebut, penulis menegaskan bahwa posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan di antara dua samudra menjadikannya rentan terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional, termasuk praktik illegal fishing. Padahal, laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yang apabila dikelola secara optimal, akan menjadi fondasi utama ekonomi biru Indonesia.
Penelitian ini menyajikan berbagai fakta aktual, termasuk data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan berbagai institusi strategis lainnya, yang menunjukkan tingginya kerugian negara akibat aktivitas pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, khususnya yang berasal dari Vietnam dan Malaysia. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan laut menjadi aspek krusial yang harus segera ditangani secara terintegrasi.
Taskap ini tidak hanya menggambarkan kondisi keamanan maritim saat ini, tetapi juga membedah hambatan dan peluang strategis dalam upaya penanggulangan illegal fishing. Penulis menyusun analisis berdasarkan pendekatan PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi) untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika keamanan laut Indonesia.
Lebih lanjut, Kolonel Laut Gusti Bagus Oka Tapayasa menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga negara seperti TNI AL, Bakamla, Polairud, KKP, hingga Kejaksaan dalam membentuk tim gabungan penegakan hukum yang efektif. Tanpa kerja sama multisektor ini, pelanggaran hukum di laut akan terus berulang dan menggerus sumber daya kelautan nasional.
Selain aspek operasional, penulis juga menekankan pentingnya aspek kebijakan dan regulasi. Beberapa rekomendasi yang dikemukakan meliputi optimalisasi peran Satgas Illegal Fishing, pemanfaatan teknologi deteksi modern seperti AIS dan citra satelit, serta peningkatan armada pengawasan laut agar dapat menjangkau zona-zona rawan di perairan nasional.