Transformasi digital menjadi kunci penting dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini ditekankan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) oleh Kombes Pol. Enriko Sugiharto Silalahi, S.I.K., M.Kn., dengan judul “Penguatan Transformasi Digital dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” Karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akademik di Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024.
Dalam tulisannya, Enriko menjabarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren global, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam mendorong produktivitas nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Transformasi digital disebut mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan proyeksi PDB hingga USD 9.100 miliar pada tahun 2045.
Ia menguraikan bahwa perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data telah merambah hampir seluruh sektor: dari industri, keuangan, hingga pemerintahan. Namun, agar transformasi digital benar-benar berdaya guna, Indonesia perlu mengatasi tantangan besar seperti ketimpangan infrastruktur, kurangnya talenta digital, serta minimnya regulasi yang relevan dan adaptif.
Dalam Taskap-nya, Enriko juga menyoroti bahwa meskipun pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta jiwa, pemerataan infrastruktur digital masih menjadi masalah krusial, terutama di wilayah 3T seperti Papua. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan digital, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan UMKM lokal dan inklusi ekonomi.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 4,4 juta talenta digital untuk memenuhi target pembangunan sektor ekonomi digital hingga tahun 2030. Ini menjadi tantangan berat mengingat perkembangan ekonomi digital menuntut sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten secara teknologi.
Enriko menegaskan bahwa tantangan literasi digital juga tak kalah penting. Survei menunjukkan bahwa tingkat sopan santun digital dan pemahaman budaya digital masyarakat masih rendah. Hal ini perlu diatasi melalui edukasi berkelanjutan dan pelatihan yang komprehensif, termasuk dari dunia pendidikan, swasta, dan pemerintah.