Brigadir Jenderal TNI Putra Widiastawa, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, berhasil menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pilpres 2024 Guna Melindungi Kepentingan Nasional.” Karya ini menghadirkan analisis komprehensif tentang tantangan dan peluang kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, khususnya setelah peralihan kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024.
Dalam Taskapnya, Putra menegaskan bahwa kepentingan nasional merupakan landasan utama kebijakan luar negeri. Ia menyoroti berbagai ancaman nyata, mulai dari klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara hingga dampak konflik global seperti perang Rusia-Ukraina, yang semuanya berpotensi mengganggu kedaulatan dan stabilitas Indonesia. Isu internasionalisasi Papua dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi perhatian serius.
Taskap ini menguraikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait efektivitas diplomasi. Keterbatasan dalam menyelesaikan konflik bilateral dan lemahnya pengaruh Indonesia dalam misi perdamaian menunjukkan perlunya reformasi strategi diplomasi. Putra berpendapat bahwa tanpa optimalisasi, Indonesia berisiko kehilangan posisi tawarnya di kancah global.
Melalui kerangka teoritis dan analisis strategis, Putra menekankan pentingnya aktualisasi empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia: penguatan diplomasi kedaulatan, pembangunan kerjasama ekonomi internasional, perlindungan WNI di luar negeri, dan promosi perdamaian global. Menurutnya, keempat aspek ini harus diintegrasikan secara seimbang agar kepentingan nasional tetap terlindungi.
Salah satu hal yang menarik dari Taskap ini adalah sorotan terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intens di kawasan Asia-Pasifik. Rivalitas tersebut tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada jalur perdagangan strategis Indonesia. Putra menilai bahwa Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keseimbangan geopolitik regional.
Selain itu, Putra juga menyoroti kompleksitas kebijakan ekonomi luar negeri. Ketergantungan perdagangan terhadap Tiongkok dinilai dapat menjadi risiko strategis, sementara dampak inflasi global akibat konflik Rusia-Ukraina menambah tantangan bagi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi harus lebih proaktif untuk membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada satu mitra dagang utama.