Brigadir Jenderal TNI Aditya Nindra Pasha, SE, MM, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024, menyampaikan gagasan strategis melalui Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Optimalisasi Program Ketahanan Pangan Nasional Guna Menghadapi Perkembangan Ekonomi Global”. Taskap ini hadir sebagai refleksi dari keprihatinan terhadap kondisi ketahanan pangan nasional yang semakin rentan di tengah krisis global, perubahan iklim, dan tantangan geopolitik yang kompleks.
Melalui analisis mendalam terhadap dinamika global, Taskap ini menyoroti bagaimana ketergantungan terhadap impor bahan pangan utama seperti beras, gandum, dan kedelai telah melemahkan kedaulatan pangan Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian mengancam kapasitas produksi nasional, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.
Brigjen TNI Aditya menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tersedianya pangan yang aman, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, optimalisasi program ketahanan pangan nasional menjadi krusial, tidak hanya dari sisi ketersediaan, tetapi juga distribusi dan konsumsi yang merata.
Taskap ini juga mencermati ancaman nyata dari konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan global. Konflik tersebut berdampak besar pada ketersediaan gandum dan minyak bunga matahari, dua komoditas penting yang selama ini menjadi tulang punggung kebutuhan pangan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) tahun 2022, skor ketahanan pangan Indonesia berada di angka 60,2, jauh tertinggal dari Singapura (73,1), Malaysia (69,9), bahkan Vietnam (67,9). Angka ini menunjukkan bahwa urgensi reformasi kebijakan pangan tidak bisa ditunda. Optimalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis bagi ketahanan nasional.
Lebih lanjut, Taskap menguraikan bahwa tantangan utama ketahanan pangan di Indonesia bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga distribusi dan aksesibilitas. Masih banyak daerah yang mengalami rawan pangan akibat minimnya infrastruktur distribusi serta harga pangan yang tinggi di tingkat konsumen.
Dalam paparannya, Brigjen TNI Aditya menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat program ketahanan pangan. Langkah ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, dukungan teknologi pertanian, dan penguatan kelembagaan pangan nasional.