Achmad Jubaedi, M.Si., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024, menuangkan pemikiran strategisnya dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang bertajuk “Akselerasi Transformasi Digital Sektor Publik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Guna Mendukung Ketahanan Nasional.” Melalui kajian ini, ia menyoroti urgensi percepatan digitalisasi dalam birokrasi publik sebagai elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan tangguh di tengah tantangan era digital.
Dalam era yang ditandai dengan revolusi teknologi, sektor pemerintahan dituntut untuk bergerak cepat merespons dinamika global. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Digitalisasi sektor publik diyakini dapat menjadi katalisator utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menekan inefisiensi birokrasi, serta memperkuat integrasi layanan antarinstansi.
Taskap ini menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki nilai strategis dalam mempercepat pengambilan keputusan, menyederhanakan proses pelayanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Lebih dari itu, penguatan sistem pemerintahan digital juga menjadi fondasi penting dalam memperkokoh ketahanan nasional, terutama menghadapi ancaman non-militer di ranah siber.
Dalam Taskap-nya, Achmad Jubaedi memaparkan bahwa meski berbagai kebijakan nasional telah diterbitkan, seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE hingga Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari infrastruktur yang belum merata, rendahnya literasi digital aparatur, hingga masalah integrasi sistem yang belum optimal.
Ia juga menyoroti bagaimana perbedaan kualitas transformasi digital antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan. Beberapa daerah telah menerapkan e-Government dan Smart City dengan baik, namun sebagian besar lainnya masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
Melalui metode SWOT, Achmad Jubaedi mengidentifikasi kekuatan utama dari transformasi digital, seperti efisiensi layanan dan peningkatan transparansi. Di sisi lain, ia juga mencatat kelemahan seperti tingginya biaya investasi awal dan resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Peluang besar juga tersedia dalam bentuk dukungan kebijakan nasional dan kemajuan teknologi, namun ancaman seperti serangan siber dan kesenjangan digital tetap perlu diwaspadai.