Marsekal Pertama TNI Hendro Arief H., S.Sos., M.Han., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, mengangkat topik strategis berjudul “Penggunaan Smart Defense dalam Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara di IKN Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional”. Dalam Taskap ini, beliau menawarkan suatu konsep komprehensif yang menjembatani kebutuhan pertahanan negara dengan kompleksitas tantangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan baru yang kini menjadi pusat gravitasi nasional Indonesia.
Latar belakang yang diuraikan Marsma Hendro memperlihatkan tantangan geopolitik global yang kian kompleks, dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan Laut Cina Selatan. Keseluruhan dinamika tersebut membentuk suatu lanskap ancaman yang menuntut pendekatan pertahanan yang tidak lagi konvensional. Dalam konteks pembangunan IKN di Kalimantan Timur, pendekatan berbasis smart defense menjadi urgen untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan wilayah yang dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
Smart defense dalam Taskap ini dijelaskan sebagai pendekatan pertahanan yang memadukan kekuatan militer dan non-militer, berlandaskan pada pemanfaatan teknologi mutakhir, diplomasi pertahanan, dan partisipasi seluruh sumber daya nasional. Konsep ini dinilai tepat untuk menjawab berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh IKN, baik dari dalam negeri maupun dari lingkungan strategis regional dan global.
Dalam analisisnya, Marsma Hendro menyoroti pentingnya pemetaan AGHT terhadap IKN yang kini berada dalam posisi strategis namun rentan, termasuk dalam konteks pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, konflik sosiopolitik lokal, serta potensi konflik perbatasan di kawasan Kalimantan Utara. Penekanan diberikan pada kebutuhan perencanaan pertahanan yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi antarsektor.
Pembangunan IKN menurut penulis tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer tradisional, melainkan perlu melibatkan kekuatan lunak seperti diplomasi, integrasi teknologi kecerdasan buatan, hingga peran aktif masyarakat sipil. Hal ini selaras dengan konsep pertahanan semesta yang menjadi landasan kebijakan pertahanan nasional Indonesia.