Pada aspek tata kelola, konsistensi regulasi dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting. Tumpang tindih kebijakan dan kewenangan dapat menghambat investasi serta implementasi, sehingga diperlukan tata kelola yang terpadu, konsisten, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pembiayaan menjadi tantangan karena transisi energi membutuhkan investasi besar. Oleh sebab itu, sumber pendanaan perlu diperluas melalui obligasi hijau, kredit karbon, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelibatan lembaga keuangan, dunia usaha, koperasi, BUMDes, dan investor lokal.
Pada aspek teknologi dan infrastruktur, Indonesia memiliki potensi EBT yang besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan jaringan, modernisasi sistem kelistrikan, dan ketergantungan teknologi impor. Pengembangan microgrid, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara optimal, serta penguatan industri domestik menjadi kebutuhan strategis.
Penguatan SDM unggul energi menjadi faktor kunci agar transformasi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan industri perlu bersinergi menyiapkan tenaga ahli yang mampu mengembangkan, mengoperasikan, memelihara, dan menginovasi teknologi energi bersih.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, KKP menawarkan pendekatan ekosistem yang mengintegrasikan kebijakan, teknologi, infrastruktur, pembiayaan, SDM, industri, pasar, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan transisi energi sebagai sistem strategis nasional, bukan sekadar program sektoral.
Ekosistem transisi energi bersih dibangun melalui enam komponen utama, yaitu regulasi dan tata kelola terpadu, infrastruktur dan teknologi, pembiayaan dan insentif ekonomi, SDM unggul energi, industri dan pasar energi hijau, serta aktor heksaheliks. Keenam komponen tersebut harus berjalan terpadu dan saling memperkuat.
Aktor heksaheliks meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan organisasi pendukung. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah berperan sebagai regulator, akademisi sebagai sumber inovasi, dunia usaha sebagai investor dan pelaksana, masyarakat sebagai penggerak, media sebagai edukator, serta organisasi pendukung sebagai akselerator.
Pengembangan pasar energi bersih domestik juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan investasi. UMKM, koperasi, BUMDes, investor lokal, dan komunitas dapat dilibatkan dalam pengembangan energi berbasis potensi dan kebutuhan wilayah, sekaligus mendorong kemandirian energi serta manfaat ekonomi yang lebih merata.