Pembaruan kebijakan luar negeri perlu diarahkan pada diplomasi yang memiliki sasaran, indikator, dan mekanisme evaluasi yang jelas. KKP mengusulkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui penunjukan utusan khusus serta penerapan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas setiap inisiatif diplomatik melalui pendekatan Outcome-Based Diplomacy.
Dalam jangka menengah, diplomasi two-track dan capacity building perlu diperkuat melalui dialog informal, beasiswa, pelatihan pemuda Palestina, serta monitoring bantuan kemanusiaan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut perlu didukung diplomasi digital untuk memperluas komunikasi, membangun narasi perdamaian, dan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, serta jejaring internasional.
Pada akhirnya, KKP Ratno Kuncoro menegaskan pentingnya Penguatan Diplomasi Total, yakni sinergi antara diplomasi resmi negara dan jalur non-resmi masyarakat sipil. Revitalisasi soft power, penguatan kepemimpinan Indonesia di OKI dan forum internasional, serta dukungan kemanusiaan yang terintegrasi menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Kajian ini menempatkan penguatan diplomasi sebagai bagian dari agenda strategis menuju Indonesia yang semakin kredibel dan berpengaruh di tingkat global. Diplomasi yang terukur, terpadu, adaptif, dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kemampuan Indonesia dalam memediasi konflik, memperjuangkan perdamaian, menjaga kepentingan nasional, serta meminimalkan dampak konflik global terhadap ketahanan domestik.
Melalui KKP “Penguatan Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina Guna Memantapkan Ketahanan Nasional”, Ratno Kuncoro memberikan pemikiran bahwa keberpihakan Indonesia terhadap kemanusiaan perlu diwujudkan melalui diplomasi yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Penguatan kapasitas diplomasi, konsolidasi lintas sektor, pemanfaatan soft power, diplomasi multilateral, bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk menjadikan diplomasi sebagai instrumen strategis Ketahanan Nasional dan memperkuat peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. (AT/GT)