Dalam KKP ini dirumuskan lima strategi utama, yaitu penguatan tata kelola dan akuntabilitas berbasis transparansi, integrasi rantai pasok lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sistem keamanan pangan dan manajemen risiko kesehatan, digitalisasi dan inovasi teknologi, serta integrasi edukasi gizi dan pembangunan karakter secara holistik.
Implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada audit keamanan pangan, penguatan SOP nasional, dan pembangunan sistem informasi MBG. Dalam jangka menengah, program diarahkan pada pengembangan rantai pasok lokal, sertifikasi dapur, serta integrasi MBG dengan layanan kesehatan dan edukasi gizi di sekolah.
Untuk jangka panjang, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, replikasi praktik terbaik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur capaian mulai dari input, proses, output, outcome, hingga dampak program.
Pada akhirnya, optimalisasi MBG tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak makanan yang dapat disalurkan, tetapi juga seberapa besar program tersebut mampu menghasilkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan tangguh. Penguatan kualitas manusia tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional.
Melalui KKP ini, Rudy Mulyanto menegaskan bahwa MBG perlu dikelola secara komprehensif dengan mengedepankan keamanan pangan, tata kelola yang akuntabel, rantai pasok lokal yang kuat, efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, integrasi layanan kesehatan, serta komunikasi publik yang transparan. Dengan pengelolaan yang konsisten dan kolaboratif, MBG diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun SDM unggul sekaligus memperkokoh ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (IP/BIA)