Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pupuk Guna Kontinuitas Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang disusun oleh Ir. Maranatha Bernard Ferryal, S.P., M.Sc., IPM., NPDP, peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, mengangkat pentingnya integrasi kebijakan pengelolaan pupuk sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global.
Kajian ini berangkat dari meningkatnya tantangan geopolitik dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, serta fluktuasi harga pupuk dan pangan yang berdampak langsung terhadap stabilitas produksi pangan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan telah menjadi isu strategis yang menentukan keberlangsungan pembangunan nasional.
Penulis menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh sektor pertanian semata, tetapi juga oleh kemampuan negara mengelola seluruh rantai nilai pupuk mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemanfaatannya secara efektif oleh petani.
Permasalahan utama yang diangkat adalah belum terintegrasinya berbagai kebijakan pengelolaan pupuk lintas sektor sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan industri pupuk, pertanian, pangan, energi, dan agroindustri. Akibatnya, kontinuitas ketahanan pangan masih menghadapi berbagai kerentanan.
Melalui pendekatan Asta Gatra dalam konsep Ketahanan Nasional yang dipadukan dengan analisis foresight, KKP ini berupaya merumuskan model kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan sekaligus menghasilkan strategi yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Pembahasan diawali dengan analisis implementasi rantai nilai pupuk dalam sistem ketahanan pangan nasional. Penulis menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan pupuk masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi pertanian, ketidaktepatan pemupukan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian presisi.
Selain itu, tata kelola pupuk bersubsidi masih menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian data penerima manfaat, belum optimalnya sistem perencanaan, serta adanya selisih antara alokasi dan realisasi penyaluran yang berdampak terhadap efektivitas kebijakan subsidi.