Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru di bidang pertahanan negara. Melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Formulasi Strategi Pertahanan Terintegrasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Guna Menghadapi Ancaman Multi Domain Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”, peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, Marsekal Pertama TNI Indrastanto Setiawan, S.Sos., menawarkan formulasi strategi pertahanan yang adaptif dan terintegrasi sebagai fondasi keamanan IKN di masa depan.
KKP ini berangkat dari pemahaman bahwa IKN merupakan pusat pemerintahan baru sekaligus pusat gravitasi nasional yang harus memiliki sistem pertahanan mampu menjawab dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks. Ancaman terhadap negara kini tidak lagi bersifat konvensional, tetapi berkembang menjadi ancaman multidomain yang melibatkan ruang darat, laut, udara, siber, ruang angkasa, hingga domain informasi.
Perubahan karakter ancaman tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya rivalitas geopolitik, perkembangan teknologi militer, serta kemajuan digitalisasi yang menjadikan infrastruktur pemerintahan semakin rentan terhadap serangan siber, disinformasi, maupun operasi hibrida. Oleh karena itu, sistem pertahanan IKN memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sistem pertahanan konvensional.
Kajian ini mengidentifikasi bahwa posisi geografis IKN di Kalimantan Timur memiliki nilai strategis karena berada dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut memberikan keuntungan strategis sekaligus meningkatkan kerawanan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan regional maupun global.
Penulis juga menilai bahwa pembangunan IKN sebagai kota pintar membutuhkan perlindungan terhadap infrastruktur digital, pusat data, jaringan komunikasi, dan sistem pelayanan pemerintahan berbasis teknologi. Ancaman siber terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan apabila tidak diantisipasi melalui sistem keamanan yang kuat.
Dalam menganalisis permasalahan tersebut, KKP menggunakan pendekatan Ketahanan Nasional melalui Asta Gatra dan ATHG, dipadukan dengan konsep Multi-Domain Operations (MDO), Hybrid Warfare, C4ISR, serta Smart Defense City. Pendekatan ini menghasilkan analisis yang menyeluruh terhadap aspek geografis, politik, ekonomi, sosial, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan.