Kertas Kerja Perorangan (KKP) karya Laksamana Pertama TNI Ilham Army Ritonga, S.H., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, mengangkat tema “Transformasi Tata Kelola Pertahanan dan Keamanan di Laut Natuna Utara Guna Memantapkan Pertahanan Negara dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional.” Kajian ini menawarkan strategi transformasi tata kelola pertahanan maritim sebagai respons terhadap meningkatnya dinamika geopolitik Indo-Pasifik guna memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional.
Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga menjadi jalur pelayaran internasional dan titik pertemuan berbagai kepentingan global. Ancaman berupa klaim sepihak, illegal fishing, penyelundupan, dan rivalitas kekuatan besar menuntut tata kelola pertahanan yang modern, adaptif, dan terintegrasi.
Keberhasilan menjaga Laut Natuna Utara tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan, tetapi juga pada perlindungan sumber daya alam, kelancaran perdagangan, stabilitas ekonomi, dan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia menjaga kedaulatannya. Karena itu, penguatan tata kelola kawasan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.
Kajian ini mengungkap bahwa tata kelola pertahanan di Laut Natuna Utara masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sistem pengawasan maritim. Jumlah kapal patroli, pesawat pengintai, radar, dan sistem deteksi dini yang belum memadai menyebabkan pengawasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum optimal.
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya sinergi antarlembaga seperti TNI AL, Bakamla, Polairud, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tumpang tindih kewenangan dan belum adanya sistem komando terpadu menyebabkan efektivitas pengamanan laut belum maksimal.
Perubahan dinamika kawasan Indo-Pasifik juga melahirkan ancaman multidimensional, mulai dari illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, hingga ancaman siber maritim. Kondisi ini menuntut sistem pertahanan yang memadukan kekuatan militer, penegakan hukum, diplomasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat.
Melalui pendekatan kualitatif, analisis SWOT, dan berbagai teori tata kelola, penulis menegaskan bahwa transformasi pertahanan harus dimulai dengan penguatan kapasitas negara melalui modernisasi kelembagaan, regulasi, sistem komando, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.