Pendekatan tersebut memungkinkan penulis memetakan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang memengaruhi sistem pangan nasional secara menyeluruh dan terintegrasi.
Selain itu, kajian ini juga mengintegrasikan berbagai teori seperti ekonomi politik pangan, kejahatan terorganisir, hingga pembangunan berkelanjutan sebagai landasan konseptual dalam merumuskan strategi mitigasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya integrasi data pangan nasional yang menyebabkan kebijakan sering kali tidak berbasis pada kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, koordinasi lintas lembaga yang belum efektif turut memperparah kondisi karena adanya tumpang tindih kewenangan serta lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi pangan.
Sebagai respons atas permasalahan tersebut, penulis merumuskan empat strategi utama yang menjadi pilar dalam mitigasi kejahatan serakahnomics di sektor pangan.
Strategi pertama menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pangan melalui digitalisasi dan integrasi satu data nasional guna menciptakan sistem yang transparan dan akurat.
Strategi kedua berfokus pada penguatan kolaborasi lintas lembaga dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan pangan.
Strategi ketiga diarahkan pada penguatan cadangan pangan serta pengendalian distribusi nasional agar stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga secara berkelanjutan.
Sementara itu, strategi keempat menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pangan dan sistem peringatan krisis sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan di masa depan.
Selain strategi, KKP ini juga memberikan rekomendasi konkret kepada berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara terkoordinasi dan terukur.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan peran Badan Pangan Nasional, optimalisasi Bulog, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pangan.