Dalam aspek politik, masih terdapat keterbatasan kebijakan yang secara spesifik mengatur fenomena ini. Sementara itu, dari sisi ekonomi, kesenjangan upah dan ketidakstabilan daya beli turut memperburuk kondisi keterlibatan tenaga kerja.
Dari sisi sosial, perubahan nilai kerja menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong munculnya quiet quitting. Generasi muda memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap lingkungan kerja, yang menuntut fleksibilitas dan kesejahteraan psikologis.
Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis menawarkan strategi yang bersifat holistik dan terintegrasi. Strategi tersebut menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan kuantitatif menuju pendekatan kualitatif yang lebih memperhatikan aspek psikologis dan kesejahteraan pekerja.
Langkah-langkah strategis yang diusulkan melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan produktif. Hal ini mencakup reformasi kebijakan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja.
Pada akhirnya, KKP ini menegaskan bahwa mengatasi quiet quitting merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dengan meningkatkan keterlibatan dan produktivitas tenaga kerja, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan menghadapi tantangan global dengan lebih kuat dan adaptif. (IP/GT)