Penurunan etos kerja akibat fenomena ini berpotensi mengikis nilai-nilai budaya kerja yang selama ini menjadi kekuatan bangsa. Budaya kerja yang tangguh dan penuh semangat dapat bergeser menjadi sikap apatis dan minimalis yang berdampak pada menurunnya daya saing nasional.
Lebih lanjut, fenomena ini juga berdampak pada aspek ideologi, di mana semangat kolektivitas dan gotong royong mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian serius karena melemahnya nilai-nilai tersebut dapat mengganggu kohesi sosial dan integrasi nasional.
Dari sisi ekonomi, quiet quitting secara langsung menurunkan produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan dan menurunkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dalam kerangka teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori progresi penarikan diri yang menggambarkan tahapan disengagement pekerja sebelum akhirnya keluar dari pekerjaan. Quiet quitting menjadi fase awal yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Penulis juga menyoroti pentingnya keadilan organisasi dalam meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika pekerja merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan imbalan yang sesuai, motivasi untuk bekerja lebih dari standar minimum akan menurun secara signifikan.
Selain itu, pengaruh media sosial turut mempercepat penyebaran fenomena quiet quitting dengan memperkuat narasi mengenai pentingnya work-life balance dan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kerja tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang lebih luas.
KKP ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penyebab quiet quitting melalui pendekatan PESTEL, yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi.