Di sisi lain, peluang muncul dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya reformasi kelembagaan serta dinamika ancaman global yang menuntut respons yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Ancaman yang perlu diantisipasi antara lain resistensi birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta potensi politisasi isu keamanan nasional yang dapat menghambat proses pembentukan NSC.
Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis mengusulkan empat strategi utama, yaitu pembentukan NSC, penyusunan National Security Strategy, pembangunan pusat komando krisis nasional, serta harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Keamanan Nasional.
Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola sistem keamanan nasional yang lebih efektif, responsif, dan berbasis hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi berbagai ancaman yang berkembang.
Lebih jauh, pembentukan NSC juga akan memperkuat prinsip unity of command dan unity of effort dalam pengelolaan keamanan nasional, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks ketahanan nasional, keberadaan NSC akan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas negara sekaligus mendukung pencapaian tujuan nasional secara berkelanjutan.
KKP ini pada akhirnya memberikan kontribusi pemikiran yang strategis bagi pengembangan kebijakan keamanan nasional Indonesia. Gagasan yang diusulkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif dalam konteks kebutuhan nyata bangsa.
Sebagai penutup, pembentukan National Security Council bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem keamanan nasional yang tangguh, adaptif, dan mampu menjawab tantangan abad ke-21. (AT/BIA)