Kementerian Disabilitas juga diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi kebijakan nasional dalam bidang pendidikan inklusif, ketenagakerjaan, pelatihan vokasional, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, isu disabilitas tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.
Dalam pembahasannya, KKP ini menggunakan pendekatan analisis Astagatra untuk melihat keterkaitan antara ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki hubungan erat dengan penguatan stabilitas sosial, peningkatan produktivitas nasional, dan pembangunan ekonomi berkeadilan.
Penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas juga dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, transformasi digital, hingga perubahan sosial yang semakin kompleks. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terlibat secara produktif, maka semakin kuat pula fondasi ekonomi nasional.
Melalui KKP ini, Bambang Susilo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas adalah bagian penting dari masa depan Indonesia. Kesetaraan akses, peluang ekonomi, dan perlindungan hak harus menjadi agenda bersama demi menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Pada akhirnya, penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas bukan hanya tentang pemberdayaan kelompok tertentu, tetapi tentang bagaimana bangsa Indonesia mampu menghadirkan pembangunan yang merata, manusiawi, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kolaborasi multisektor, serta perubahan paradigma masyarakat, penyandang disabilitas diyakini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, dan berkeadilan sosial. (AT/GT)