Dalam perspektif ketahanan nasional, literasi digital berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ideologi, sosial budaya, dan keamanan negara. Masyarakat yang literat secara digital akan lebih mampu menangkal pengaruh negatif dari luar.
Pendekatan ketahanan nasional melalui Astagatra menunjukkan bahwa literasi digital memiliki keterkaitan erat dengan aspek geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Pada aspek geografi, kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan daerah 3T menjadi tantangan utama dalam pemerataan literasi digital. Akses yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi.
Dari sisi demografi, dominasi generasi muda sebagai pengguna internet tidak serta-merta menjamin tingginya literasi digital, karena masih banyak yang belum memahami etika dan tanggung jawab dalam bermedia.
Dalam aspek ideologi, rendahnya literasi digital membuka ruang bagi masuknya paham radikal dan intoleran yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, literasi digital juga berperan sebagai benteng ideologis.
Di bidang politik, penyebaran disinformasi dan propaganda di media sosial dapat memicu polarisasi dan menurunkan kualitas demokrasi. Literasi digital menjadi kunci dalam membangun partisipasi politik yang sehat.
Dari sisi ekonomi, literasi digital memungkinkan masyarakat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang usaha, namun ketimpangan akses masih menjadi hambatan besar.
Dalam aspek sosial budaya, rendahnya budaya digital yang beretika menyebabkan maraknya perilaku negatif seperti cyberbullying dan ujaran kebencian, yang berdampak pada kohesi sosial masyarakat.
Sementara itu, dari perspektif pertahanan dan keamanan, ancaman siber menjadi salah satu bentuk ancaman non-militer yang semakin kompleks, sehingga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menjaga keamanan digital secara mandiri.
Peran negara menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman melalui regulasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung hal ini.