Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) berperan menjaga keamanan perairan dari penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah pabean. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi berperan mengawasi mobilitas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.
Kerjasama antar instansi tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk koordinasi, mulai dari pertukaran informasi intelijen hingga pelaksanaan operasi bersama. Kolaborasi ini memungkinkan setiap lembaga saling melengkapi dalam mendeteksi, mencegah, serta menindak jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.
Salah satu bentuk kerjasama yang penting adalah pertukaran informasi intelijen. Melalui mekanisme ini, instansi yang terlibat dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola peredaran narkoba, jaringan sindikat internasional, serta modus operandi yang digunakan para pelaku.
Selain pertukaran informasi, kerjasama juga dilakukan melalui pemetaan jaringan sindikat narkotika. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur organisasi pelaku, hubungan antar jaringan, serta jalur distribusi narkoba sehingga upaya penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyasar aktor utama di balik peredaran gelap tersebut.
Operasi interdiksi terpadu juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan narkoba. Operasi ini melibatkan berbagai instansi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan darat, kapal laut, maupun jalur udara yang diduga membawa narkotika. Melalui pendekatan terpadu, potensi penyelundupan dapat dideteksi lebih dini.
Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba tetap menjadi langkah utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Penyidikan dan proses hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan dukungan informasi dan operasi dari instansi lain yang memiliki kewenangan terkait.
Meskipun kerjasama antar instansi telah berjalan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah adanya ego sektoral yang dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga. Kondisi ini seringkali menyebabkan proses penanganan kasus berjalan kurang optimal.