Penulis juga merekomendasikan peningkatan peran koordinatif kementerian koordinator untuk memastikan sinkronisasi kebijakan ekonomi digital dan keamanan siber berjalan searah. Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Dari sisi penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat dalam investigasi digital forensik serta kerja sama internasional mengingat karakter kejahatan siber yang lintas batas negara. Kolaborasi global akan memperluas akses terhadap informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam penanggulangan ancaman siber.
KKP ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional di era digital sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melindungi ruang siber. Ekonomi digital yang tumbuh tanpa proteksi yang memadai berisiko menjadi titik lemah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor jahat, baik individu maupun kelompok terorganisir.
Sebaliknya, apabila proteksi ekonomi digital diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan, maka sektor ini dapat menjadi pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Kepercayaan publik akan meningkat, investasi digital tumbuh, dan daya saing Indonesia di tingkat global semakin kokoh.
Melalui karya ini, Laksana, S.I.K. memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang lebih terintegrasi. KKP ini menjadi refleksi bahwa menjaga kedaulatan digital bukan semata pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam memastikan keberlangsungan pembangunan nasional.
Pada akhirnya, penguatan proteksi ekonomi digital bukan hanya tentang melindungi data dan sistem, tetapi juga tentang menjaga stabilitas keamanan dan masa depan Ketahanan Nasional Indonesia di tengah arus transformasi digital yang tidak terelakkan. (IP/BIA)