Penulis menekankan bahwa pendekatan human security perlu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan. Perlindungan terhadap individu dan komunitas, pembangunan rasa aman, serta penguatan kohesi sosial merupakan elemen penting dalam membangun daya tangkal bangsa terhadap ideologi kekerasan.
Rekomendasi strategis yang ditawarkan dalam KKP ini mencakup penguatan mandat kelembagaan, pembentukan mekanisme koordinasi nasional lintas sektor, integrasi kebijakan antiterorisme dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan forum koordinasi pencegahan terorisme.
Selain itu, penulis mendorong pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang independen dan berbasis data. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan.
Dalam kerangka komunikasi publik, negara perlu hadir secara aktif di ruang digital dengan narasi tandingan yang edukatif, inklusif, dan kontekstual. Strategi kontra-narasi yang kreatif dan kolaboratif menjadi instrumen penting untuk membendung propaganda radikal di dunia maya.
Secara keseluruhan, KKP Brigjen Pol. Hando Wibowo ini menawarkan pemikiran strategis yang komprehensif mengenai arah transformasi tata kelola penanggulangan terorisme di Indonesia. Revitalisasi kebijakan yang diusulkan tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas keamanan, tetapi juga memperkuat stabilitas dan ketahanan nasional secara berkelanjutan. (IP/BIA)