Dalam kerangka good governance dan reformasi sektor keamanan, penulis menggarisbawahi perlunya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan warga negara. Pendekatan keamanan yang semata-mata represif dinilai tidak cukup untuk menjawab tantangan terorisme modern yang bersifat cair, terdesentralisasi, dan ideologis.
Lebih lanjut, KKP ini menawarkan pendekatan whole-of-society sebagai paradigma strategis dalam penanggulangan terorisme. Negara tidak dapat bekerja sendiri; kolaborasi dengan tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas lokal, dan sektor swasta menjadi prasyarat penting untuk membangun ketahanan sosial terhadap infiltrasi ideologi ekstrem.
Dalam konteks pemerintah daerah, kajian ini menemukan bahwa banyak daerah belum mengarusutamakan isu pencegahan ekstremisme dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ketergantungan pada anggaran pusat membuat program pencegahan kurang berkelanjutan dan belum berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, integrasi isu antiterorisme dalam dokumen perencanaan daerah menjadi rekomendasi strategis yang ditekankan penulis.
Program deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme juga menjadi perhatian penting dalam KKP ini. Stigma sosial, keterbatasan dukungan ekonomi, serta kurangnya pendampingan psikososial berpotensi memicu residivisme. Revitalisasi kebijakan harus memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan komprehensif, berbasis komunitas, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.
Di sisi teknologi, penulis menilai bahwa pemanfaatan big data dan kecerdasan artifisial perlu ditingkatkan untuk memperkuat sistem deteksi dini. Integrasi basis data antarinstansi serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis analisis digital menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi radikalisasi daring yang kian masif.
KKP ini juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kejelasan mandat, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkala menjadi fondasi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar berdampak di lapangan.
Dalam perspektif ketahanan nasional, terorisme dipandang sebagai ancaman yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gangguan terhadap stabilitas keamanan akan berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, revitalisasi tata kelola penanggulangan terorisme merupakan bagian integral dari upaya memperkokoh ketahanan nasional secara menyeluruh.