Dari sisi kepemimpinan nasional, sikap tegas namun inklusif dalam menjaga prinsip bebas aktif menjadi faktor determinan keberhasilan diplomasi pertahanan. Kepemimpinan strategis yang visioner mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan arah kepentingan nasional.
Rekomendasi utama dalam KKP ini meliputi pembangunan sistem pertahanan terpadu, modernisasi industri pertahanan, penguatan kapasitas SDM diplomasi, serta pengarusutamaan literasi geopolitik dan digital di kalangan masyarakat. Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci implementasi strategi tersebut.
Pada akhirnya, penguatan diplomasi pertahanan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keniscayaan strategis bagi Indonesia di tengah rivalitas global yang kian kompleks. Dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan kepentingan nasional, Indonesia dapat tetap tegak sebagai middle power yang berdaulat, stabil, dan berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian kawasan serta mewujudkan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (AT/BIA)