Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Brigadir Jenderal TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P. dengan judul Optimalisasi Pembangunan Pertahanan di Perbatasan Guna Mendukung Kedaulatan Wilayah dalam Rangka Ketahanan Nasional, menjadi refleksi strategis atas tantangan nyata yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perbatasan yang luas dan kompleks. KKP ini disusun dalam rangka Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan menawarkan gagasan komprehensif mengenai pentingnya pembangunan pertahanan sebagai fondasi kedaulatan negara.
Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di persilangan dua benua dan dua samudra, sekaligus berbatasan langsung dengan banyak negara. Kondisi ini membawa peluang besar, namun juga memunculkan kerentanan yang tidak kecil, terutama di wilayah perbatasan darat dan laut. Perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai garis imajiner pemisah wilayah, melainkan sebagai etalase kedaulatan dan simbol kehadiran negara yang harus dijaga secara nyata.
Dalam perspektif ketahanan nasional, wilayah perbatasan merupakan garda terdepan yang menentukan kuat atau rapuhnya sebuah negara. Ketahanan nasional Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta kondisi geografis dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan pertahanan di perbatasan harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KKP ini menyoroti bahwa pembangunan pertahanan di perbatasan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran negara melalui infrastruktur, layanan publik, dan aparat keamanan yang memadai akan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat perbatasan. Sebaliknya, ketertinggalan pembangunan berpotensi mendorong ketergantungan masyarakat pada negara tetangga dan melemahkan integrasi nasional.
Pemerintah Indonesia sejatinya telah menunjukkan komitmen kuat melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara, penguatan gelar pasukan, serta peningkatan kerja sama bilateral dengan negara tetangga. Upaya tersebut menjadi langkah penting dalam menegaskan kedaulatan wilayah sekaligus meningkatkan keamanan kawasan perbatasan. Namun, berbagai capaian tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya di lapangan.