Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, menyusun Kertas Kerja Perorangan berjudul “Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Integrasi Hilirisasi Pangan dan Industri Halal Guna Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional” sebagai kontribusi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional berbasis nilai tambah dan daya saing global.
Transformasi ekonomi Indonesia merupakan keniscayaan di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan kompetisi pasar yang semakin ketat. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada ekspor bahan mentah menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia dan melemahkan kemandirian ekonomi nasional.
Hilirisasi pangan hadir sebagai strategi fundamental untuk mengubah bahan baku pertanian menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui pengolahan, pengemasan, distribusi, dan penguatan merek. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga memperluas lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, serta menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Di sisi lain, industri halal global menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi masa depan. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat produksi dan ekspor halal global, bukan sekadar pasar konsumen terbesar.
Namun demikian, paradoks masih terjadi ketika Indonesia justru lebih dominan sebagai konsumen produk halal dibandingkan sebagai produsen utama. Kontribusi ekspor halal nasional relatif kecil dibandingkan potensi yang dimiliki, sehingga diperlukan strategi integratif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.
Integrasi hilirisasi pangan dan industri halal menjadi solusi strategis yang saling menguatkan. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah produk, sementara sertifikasi dan sistem jaminan halal memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk Indonesia.
Dalam perspektif ketahanan nasional, penguatan sektor pangan halal tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh stabilitas sosial dan politik. Ketahanan pangan yang kuat mampu meredam inflasi, mencegah gejolak sosial, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.