Dengan luas lahan kelapa puluhan ribu hektar dan produksi puluhan ribu ton per tahun, Kepulauan Nias sesungguhnya memiliki modal alam yang kuat untuk dikembangkan sebagai pusat hilirisasi kelapa berbasis keunggulan wilayah dan ekonomi kerakyatan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar hasil kelapa dari wilayah ini masih dijual dalam bentuk mentah, bahkan diekspor langsung ke luar negeri seperti ke Tiongkok, tanpa melalui proses pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah di tingkat lokal.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani, terbatasnya lapangan kerja, serta lemahnya kemandirian ekonomi daerah, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan kawasan daratan utama.
KKP ini mengidentifikasi berbagai tantangan struktural yang menghambat hilirisasi kelapa di Kepulauan Nias, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya biaya logistik, minimnya pasokan energi, hingga belum berkembangnya fasilitas industri pengolahan.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia, literasi kewirausahaan, serta kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi dan BUMDes juga masih perlu diperkuat agar mampu menjadi penggerak utama industri hilir berbasis rakyat.
Dari perspektif Ketahanan Nasional, lemahnya hilirisasi agroindustri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ketahanan pangan, dan daya tahan bangsa dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Melalui pendekatan Astagatra, KKP ini menunjukkan bahwa ketidaksinergian antara potensi geografis, sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi telah menyebabkan belum optimalnya kontribusi sektor kelapa terhadap ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Padahal, hilirisasi kelapa membuka peluang besar bagi pengembangan berbagai produk turunan bernilai tinggi seperti minyak kelapa, VCO, arang tempurung, cocopeat, hingga produk pangan dan kosmetik yang berorientasi ekspor dan ramah lingkungan.
Oleh karena itu, KKP ini merekomendasikan strategi komprehensif berupa penyusunan peta jalan hilirisasi kelapa nasional, penguatan kelembagaan petani, pembangunan infrastruktur agroindustri, serta pemberian insentif fiskal dan teknologi bagi pelaku usaha lokal.
Peran pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pusat-pusat literasi seperti perpustakaan menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi yang mendukung keberhasilan hilirisasi di daerah 3T.