Kertas Kerja Perseorangan (KKP) yang disusun oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si. berjudul “Optimalisasi Program Makanan Bergizi Gratis Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional” menjadi refleksi strategis atas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas nasional dalam Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2025.
Program MBG hadir sebagai respons atas tantangan gizi nasional yang masih diwarnai angka stunting yang signifikan serta ketimpangan akses pangan bergizi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perspektif ketahanan nasional, pemenuhan gizi tidak semata urusan kesehatan, melainkan fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang menentukan daya saing bangsa di tengah kompetisi global.
Penulis menegaskan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan gizi merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. Ketersediaan pangan tanpa kualitas gizi yang memadai tidak akan menghasilkan generasi yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, MBG diposisikan sebagai intervensi strategis yang menjembatani kebutuhan sosial sekaligus agenda pembangunan jangka panjang.
Dalam enam bulan pertama pelaksanaan, program ini menunjukkan dampak awal terhadap perbaikan akses makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Namun demikian, realisasi anggaran yang masih rendah dibandingkan pagu yang tersedia menandakan perlunya percepatan tata kelola dan penyempurnaan mekanisme implementasi di lapangan.
Kajian ini mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama MBG terletak pada aspek regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional. Ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif berpotensi menimbulkan fragmentasi pelaksanaan dan ketidaksinkronan antar pemangku kepentingan.
Dari sisi ekonomi, MBG memiliki potensi multiplier effect yang besar. Anggaran puluhan triliun rupiah yang dialokasikan berpotensi menciptakan permintaan tetap bagi petani, koperasi, dan UMKM, sehingga memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas. Dalam konteks ini, program tidak hanya menjadi belanja sosial, tetapi investasi ekonomi produktif.
Penulis menyoroti pentingnya integrasi rantai pasok lokal sebagai prasyarat keberhasilan program. Tanpa keberpihakan pada produksi dalam negeri, manfaat ekonomi berisiko terkonsentrasi pada pelaku usaha besar dan mengurangi dampak pemberdayaan masyarakat akar rumput.