Selain ketimpangan wilayah, persoalan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi sorotan utama. Tingginya angka pengangguran terdidik menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan tuntutan industri. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada efisiensi ekonomi nasional dan daya saing bangsa.
KKP ini menekankan bahwa revitalisasi kebijakan pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi, bukan sekadar pemenuhan administratif. Kurikulum perlu disusun berbasis kebutuhan riil dunia kerja, perkembangan teknologi, dan tantangan masa depan. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi harus melahirkan individu yang memiliki keterampilan praktis, daya pikir kritis, dan etos kerja yang kuat.
Literasi digital menjadi salah satu isu strategis yang dibahas secara mendalam. Di era ekonomi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif merupakan prasyarat utama daya saing. Rendahnya literasi digital masyarakat tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap disinformasi dan ancaman keamanan nonmiliter yang dapat mengganggu ketahanan nasional.
Dalam perspektif kebijakan publik, KKP ini menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dalam pembangunan SDM. Pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan, dan industri tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pengembangan SDM yang efektif dan berorientasi hasil.
Pendekatan Human Capital menjadi landasan teoritis yang memperkuat argumentasi KKP ini. Investasi pada pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menghasilkan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan. Dengan perspektif ini, anggaran pendidikan tidak semata dilihat sebagai belanja negara, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional.
KKP ini juga mengkritisi efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan yang besar namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu. Distribusi anggaran yang tersebar di berbagai sektor membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis capaian.
Revitalisasi kebijakan pelatihan vokasi menjadi bagian penting dalam memperkuat keterampilan tenaga kerja nasional. Pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri akan mempercepat transisi lulusan ke dunia kerja serta mengurangi kesenjangan kompetensi.