Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam, konektivitas maritim yang tangguh menjadi elemen vital dalam respons dan pemulihan. Pelabuhan dan jalur laut berperan sebagai simpul distribusi bantuan dan logistik darurat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim harus mengintegrasikan aspek mitigasi risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan.
Taskap ini menekankan pentingnya pendekatan tata kelola multi-pemangku kepentingan dalam pengembangan konektivitas maritim. Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, TNI AL, BUMN, swasta, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang inklusif dan adaptif. Sinergi ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan keberlanjutan program.
Dari perspektif ketahanan nasional, konektivitas maritim bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan nonmiliter. Laut menjadi ruang strategis untuk menjaga keutuhan wilayah, mengamankan jalur logistik, dan memperkuat kehadiran negara hingga ke wilayah terluar. Dengan demikian, kebijakan maritim harus ditempatkan dalam kerangka besar Sistem Manajemen Nasional.
Kajian ini juga menegaskan bahwa reformasi regulasi dan kelembagaan menjadi prasyarat utama keberhasilan konektivitas maritim. Tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang berbelit dapat menghambat implementasi kebijakan di lapangan. Penyederhanaan regulasi dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda.
Melalui analisis strategis yang mendalam, Taskap ini menawarkan pandangan bahwa konektivitas maritim harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Hasilnya tidak selalu instan, tetapi dampaknya menentukan arah pembangunan nasional dalam jangka menengah dan panjang. Konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Pada akhirnya, penguatan konektivitas maritim merupakan jalan strategis untuk merajut kembali Nusantara dalam satu kesatuan yang utuh, berdaulat, dan berdaya saing. Melalui pemikiran dan rekomendasi yang disampaikan dalam Taskap ini, diharapkan lahir kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung ketahanan nasional. Laut bukan lagi sekadar pemisah pulau-pulau Indonesia, melainkan penghubung utama yang memperkokoh persatuan dan masa depan bangsa. (MF/GT)