Dr. Fadjar menegaskan bahwa pengembangan SDM di lembaga hukum harus berorientasi pada pendidikan karakter dan literasi digital. Jaksa dan aparat hukum di masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan analisis berbasis data, berpikir kritis, dan memahami implikasi teknologi terhadap proses penegakan hukum modern.
Karya ini juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola anggaran di lembaga hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip dari Seknas FITRA dan MaPPI FHUI, lemahnya sistem perencanaan dan pelaporan anggaran menjadi salah satu faktor yang menurunkan efektivitas penegakan hukum dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut, Dr. Fadjar mengingatkan bahwa pembenahan desain penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek budaya hukum masyarakat. Pendidikan hukum bagi publik harus digalakkan agar kesadaran hukum meningkat dan masyarakat dapat menjadi mitra kritis dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum.
Dalam kesimpulannya, Taskap ini menegaskan bahwa mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan teknologi, tetapi juga tentang pembangunan karakter bangsa yang berkeadilan. Penegakan hukum yang kuat dan berintegritas adalah pondasi utama untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing global.
Dr. Fadjar menutup karyanya dengan rekomendasi agar pemerintah memperkuat reformasi kelembagaan hukum melalui inovasi digital, peningkatan kompetensi jaksa, serta kolaborasi lintas lembaga dalam membangun ekosistem hukum yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, visi besar Indonesia Emas 2045 akan menjadi nyata, bertumpu pada sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berintegritas.
Karya ilmiah ini menjadi bukti nyata kontribusi intelektual peserta Lemhannas RI dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui pengembangan hukum dan sumber daya manusia. Gagasan Dr. Fadjar memberikan arah strategis bagi pembaruan lembaga hukum Indonesia agar mampu menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. (MF/BIA)