Selain meninjau aspek kelembagaan, Taskap ini menekankan pentingnya membangun karakter jaksa yang berintegritas dan profesional. Keunggulan SDM dalam bidang hukum tidak hanya diukur dari kecakapan teknis, tetapi juga dari nilai moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap penegak hukum. Melalui pendidikan berkelanjutan dan sistem merit yang transparan, Kejaksaan diharapkan dapat membentuk jaksa unggul yang mampu menjawab tantangan hukum modern.
Dr. Fadjar juga membedah relevansi teori Good Governance sebagai fondasi tata kelola kelembagaan penegak hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan lembaga hukum tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan, melainkan dari tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang bebas intervensi politik dan menjunjung tinggi keadilan substantif.
Dalam kerangka global, Taskap ini menyoroti bagaimana era digitalisasi dan disrupsi teknologi turut memengaruhi cara kerja lembaga hukum di seluruh dunia. Penegak hukum Indonesia, menurut Dr. Fadjar, perlu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), dan sistem data terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses hukum.
Kajian ini juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga peradilan dalam membangun ekosistem hukum yang kuat. Kelemahan koordinasi antar lembaga, jika tidak segera dibenahi, akan terus menurunkan efektivitas sistem peradilan pidana dan merugikan kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks pembangunan nasional, penulis menekankan bahwa desain penegakan hukum yang baik berperan langsung dalam menciptakan stabilitas sosial dan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjadi fondasi bagi pemerataan kesejahteraan di berbagai sektor kehidupan.
Taskap ini tidak hanya menyajikan kritik dan analisis terhadap kondisi aktual penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga menawarkan strategi konkret yang dapat diimplementasikan. Salah satunya adalah perancangan sistem pengembangan karier aparatur hukum berbasis kompetensi dan integritas, yang memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara objektif dan berkeadilan.