Pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam pengelolaan perikanan. Berdasarkan kerangka otonomi daerah, provinsi memiliki kewenangan mengelola wilayah laut hingga 12 mil, sehingga koordinasi pusat-daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.
Dari sisi ekonomi, peningkatan nilai ekspor produk kelautan Indonesia yang telah mencapai lebih dari USD 5,6 miliar menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai penghasil devisa. Penguatan sektor ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga puluhan juta orang.
Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim, terutama terkait perdagangan ikan dan standar keberlanjutan internasional. Hal ini penting agar produk kelautan Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar global.
Pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan ekosistem laut tetap produktif. Taskap ini menegaskan bahwa keberlanjutan adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam seluruh strategi nasional sektor kelautan.
Taskap karya Kukuh Prabowo memberikan pandangan komprehensif mengenai pentingnya penguatan sektor kelautan tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai salah satu pilar utama dalam sistem Ketahanan Nasional Indonesia.
Dengan landasan teoretis, analisis hukum, data empiris, dan proyeksi strategis, Taskap ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan akan sangat menentukan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan global, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun keamanan.
Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat Ketahanan Nasional secara keseluruhan. (AT/BIA)