Selain penangkapan ilegal, perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem laut dan produktivitas perikanan. Perubahan suhu, peningkatan keasaman laut, serta pencemaran wilayah pesisir dapat menurunkan hasil tangkap dan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini.
Dalam konteks regulasi, Taskap ini menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat sebagai pijakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan. Penulis menelaah peraturan seperti Undang-Undang tentang Perikanan, Pemerintahan Daerah, RPJPN 2025–2045, hingga RPJMN 2025–2029 yang memprioritaskan pembangunan ekonomi biru sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Kajian ini juga memaparkan bahwa penguatan sektor kelautan harus mencakup peningkatan kapasitas nelayan, penggunaan teknologi modern, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai produksi perikanan. Strategi ini tidak hanya penting untuk menjaga produktivitas tetapi juga keberlanjutan ekosistem.
Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah pemetaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Setiap WPP memiliki karakteristik dan potensi produksi berbeda, sehingga pengelolaannya harus disesuaikan dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan wilayah.
Investasi menjadi faktor pendukung lain dalam penguatan sektor kelautan. Pemerintah menargetkan investasi lebih dari Rp 12 triliun pada sektor kelautan dan perikanan di tahun-tahun mendatang, termasuk pemberdayaan lima komoditas unggulan seperti udang, rumput laut, dan nila. Hal ini menjadi peluang besar bagi ekonomi daerah.
Taskap ini juga menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, namun juga akses dan pemanfaatan pangan secara merata di seluruh wilayah. Sektor kelautan dapat memainkan peran strategis dalam pemerataan ini, terutama dengan memperkuat sistem logistik ikan nasional.
Dengan semakin berkembangnya teknologi, penulis mendorong adopsi inovasi seperti akuaponik, budidaya laut berbasis sistem tertutup, serta digitalisasi rantai pasok sebagai bentuk modernisasi sektor perikanan yang ramah lingkungan dan efisien.
Mewujudkan ketahanan pangan melalui sektor kelautan tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal, terutama komunitas nelayan. Taskap menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka menjadi bagian strategis dari pembangunan ekonomi maritim.