Untuk menjawab tantangan tersebut, Bambang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan efektif dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap teknologi ramah lingkungan yang mendukung pengolahan mineral secara efisien.
Dalam kajian akademiknya, Bambang menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kebijakan hilirisasi nikel. Ia menemukan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada besarnya cadangan nikel dan stabilitas politik yang mendukung investasi jangka panjang. Sementara kelemahan utama berada pada keterbatasan teknologi domestik dan ketergantungan terhadap perusahaan asing dalam pembangunan fasilitas pengolahan.
Selain aspek ekonomi, Taskap ini juga mengangkat dimensi geopolitik dan ketahanan nasional. Nikel menjadi komoditas strategis dalam persaingan global antara negara-negara produsen dan konsumen besar. Permintaan dunia terhadap baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan menempatkan Indonesia dalam posisi yang menentukan. Dengan pengelolaan yang baik, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam hubungan internasional melalui diplomasi ekonomi berbasis sumber daya alam.
Bambang menilai bahwa keberhasilan hilirisasi nikel akan membuka jalan bagi pengembangan industri turunan lain seperti industri baterai, kendaraan listrik, dan energi bersih. Pengembangan ekosistem industri berbasis nikel tidak hanya mendukung transisi energi global, tetapi juga memberikan peluang besar bagi peningkatan kapasitas riset dan inovasi nasional. Ia menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri terintegrasi di wilayah-wilayah penghasil nikel seperti Sulawesi dan Maluku.
Dalam Taskap-nya, Bambang juga menyoroti aspek sosial dari kebijakan hilirisasi. Menurutnya, pembangunan ekonomi melalui hilirisasi harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar manfaat pembangunan dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.