Di sisi lain, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi e-government harus diikuti dengan regulasi yang harmonis dan konsisten. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan integrasi sistem dan penyelenggaraan layanan publik yang seragam di seluruh Indonesia. Dedik mengingatkan bahwa transformasi digital yang tidak terarah justru dapat menimbulkan fragmentasi dan ketidakefisienan birokrasi.
Melalui simpulan Taskap-nya, Dedik menyampaikan bahwa akselerasi penerapan e-government memerlukan sinergi antara regulasi, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun budaya kerja digital, serta mengutamakan keamanan data dalam setiap langkah transformasi. Literasi digital masyarakat pun harus terus ditingkatkan agar manfaat e-government dapat dirasakan secara luas.
Sebagai rekomendasi strategis, Dedik mendorong penguatan kebijakan nasional dalam bentuk Digital Government Roadmap yang komprehensif dan berorientasi hasil. Selain itu, perlu dibangun sistem evaluasi berbasis data yang mampu mengukur kinerja digitalisasi secara periodik, serta platform pelatihan terpadu untuk aparatur negara agar kompeten di era pemerintahan digital.
Karya ilmiah ini mencerminkan semangat inovatif dan komitmen kuat peserta P4N Lemhannas RI dalam memberikan gagasan strategis bagi bangsa. Melalui Akselerasi Penerapan E-Government, Dedik Ermanto berupaya menghadirkan pandangan visioner tentang pentingnya membangun birokrasi digital yang inklusif, efisien, dan berkeadilan sosial.
Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis penelitian mendalam, Taskap ini menjadi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang tangguh dan pelayanan publik yang unggul. Semangat reformasi digital yang diusung melalui karya ini sejalan dengan misi Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin nasional yang berintegritas, visioner, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Melalui publikasi ini, diharapkan pemikiran Dedik Ermanto dapat menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan di berbagai level pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing tinggi di kawasan regional maupun global. (MF/BIA)